Bagian Tata Usaha Pimpinan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan ( disclosure ) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LAPORAN. Sebagai laporan kinerja tahunan yang merupakan pertanggungjawaban Sep 7, 2022 · Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAB dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Review atas Laporan Kinerja, di mana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbarui dengan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang dikelola Deputi Bidang Investigasi beserta seluruh direktorat yang berada dalam struktur di bawahnya dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia TIM PENYUSUN drg.com 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017 LAKIP BKN T. Download . Organisasi dan Tata Kerja.R, SKM dr. Untuk memenuhi/menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 1. LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Beranda.Laporan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lengkong Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. DIPA Kementerian PANRB; Rencana Strategis (Renstra) Laporan Kinerja (LAKIP) 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPHN TA 2022. Laporan Kinerja Pusjak Upaya Kesehatan merupakan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan anggaran tahun 2022. LAKIP BMKG 2022.1 Struktur Organisasi Biro Umum Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) unit Eselon III, yaitu: 1. LAN. Akuntabilitas Kinerja.1. Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah b. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 2.A. Berdasarkan PERMENPAN No. Laporan Realisasi Anggaran. Informasi Publik. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD. Laporan Kinerja (LAKIP) 2020. Undang-undang Republik Indonesia No. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 1. Apr 1, 2012 · Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menurut Pamungkas (2012), adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Agar setiap Satker dan Unit Kerja setingkat Eselon I dan II di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI mempunyai gambaran jelas dan komprehensif mengenai implementasi SAKIP dalam penyusunan RENSTRA, RKT, PK, IKU, dan LAKIP. Yout Savithri, MARS dr. 196307171989031009 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD 5. Berdasarkan PERMENPAN No. Display Num . Sementara itu, terkait akuntabilitas kinerja, LAN menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2018 sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 20. Laporan Keuangan Tahunan. Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Minahasa tahun 2021 ini adalah : 1. 2.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAB dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Review atas Laporan Kinerja, di mana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah b. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Pertauran Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 16. Tata cara penyusunan laporan pemerintah menerbitkan instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran. Akuntabilitas Kinerja. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tiap instansi Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Nomor: 34: Tahun: 2011: Tentang: PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI RB) berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Kabupaten Rokan Hulu mendapat nilai C-C. Widodo, Sp. Laporan kinerja rnerupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH diposting pada tanggal 14 Agt 2011 22.A. 2015 LAKIP BKN T. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 8 Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalaan pelaksanaan misi organisasi (LAN & BPKP akuntabilitas instansi pemerintah pernah dilakukan oleh Yudianto (2005). Laporan Pelaksanaan e-Lapor. Ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 1. JAKARTA – Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 akan masuk tahap desk evaluation pada Agustus 2023. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan Nomor Perkap Nomor 20 Tahun 2012; Tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Catatan Beberapa ketentuan dalam Perkap ini, diubah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas • Kinerja instansi pemerintah Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Yuli Astuti Saripawan, M. Laporan Tahunan.1569, peraturan. Hulu Sungai Utara , Kalimantan Selatan, 71471 0822-1347-1225. Download . YULIZAR ADNAN, M. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah d. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.; 3. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKOM Bandung Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 29 tahun 2014, Permenpan Nomor 53 tahun 2014 dan Permenpan no 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas amanah wajib menyajikan Laporan Kinerja sesuai Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud.1 Laporan kinerja berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Download. Bagian Tata Usaha Pimpinan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan ( disclosure ) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. L A K I P Kemenkumham RI.; 2. BN. LAPORAN. Iin Dewi Astuty, MKK dr. Pengertian Pelaporan Kinerja. Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. LAKIP BMKG 2019. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Laporan Kinerja Tahun 2020 ini idak lepas dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Neg-ara 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Undang-Undang Nomor. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah: Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

go. 2020 LAKIP BKN T. Pengukuran akuntabilitas kinerja ini didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022. LAKIP BMKG 2018. Renstra OPD 2. Laporan Kinerja (LAKIP) 2020. Dec 31, 2017 · pemerintah menerbitkan instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat 2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022 | Biro Umum Adapun struktur organisasi Biro Umum adalah sebagai berikut: Gambar 1. Nani H. Pengukuran akuntabilitas kinerja ini didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022. 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah C. 2022. Beranda. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.go.1 Struktur Organisasi Biro Umum Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) unit Eselon III, yaitu: 1. 2018 LAKIP BKN T. Demikian pula sepul uh kabupaten kota tambahan, hanya mendapat PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti email :

A.menpan.dr. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 yang berisikan capaian indikator kinerja Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Oleh karena itu perlu pengkajian atas pelaksanaan praktis dari Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Ke- uangan Instansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.. Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2020 telah menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbarui dengan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat anggaran. 2022 2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022 | Biro Umum Adapun struktur organisasi Biro Umum adalah sebagai berikut: Gambar 1. LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungja waban pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ady Iswadi Thomas, MARS dr.com ABSTRACT The Government Accounting Standards become the benchmark in the preparation of government financial state- pertolongan-Nya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dapat diselesaikan pada bulan Januari 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Display Num . 53 Tahun 2014, Menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran SKPD/OPD. Apr 5, 2022 · Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia.; 2.2021/No. Ester Marini Lubis, MKM dr. Sementara itu, terkait akuntabilitas kinerja, LAN menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2018 sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPHN TA 2021. Pengertian Pelaporan Kinerja. 2021. Pembenahan kinerja diharapkan mampu JDIH MARVES – Bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 perlu diganti agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKOM Bandung Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 29 tahun 2014, Permenpan Nomor 53 tahun 2014 dan Permenpan no 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Jl. Laporan Keuangan Tahunan. Laporan Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2021 1.A. Laporan Akuntabiilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. L A K I P Kemenkumham RI. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).; 3.id. 53 Tahun 2014, Menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran SKPD/OPD.45 oleh Didi Rasidi Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), antara lain: Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan AKIP Untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai perwujudan dari aspek transparansi dan akuntabilitas entitas satuan kerja Direktorat Kesehatan Unit Kerja di dalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (DAPS) tahun 2019 merupakan perwujudan kewajiban DAPS dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan Berikut ini kami sajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKN: Unduh : LAKIP BKN T. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; 2. Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan akan digunakan sebagai bahan peningkatan serta perbaikan kinerja selanjutnya. Sukmaraga Nomor 324, Amuntai Tengah, Kab. Suasana acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, di Jakarta, Selasa (05/04). Email Kehumasan humaslapasamuntai@gmail. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan Dec 2, 2019 · disebutkan bahwa Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pem Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunana Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (DAPS) tahun 2019 merupakan perwujudan kewajiban DAPS dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atas perkenan-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021 dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Tahunan. 1. Agar setiap Satker dan Unit Kerja setingkat Eselon I dan II di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI mempunyai gambaran jelas dan komprehensif mengenai implementasi SAKIP dalam penyusunan RENSTRA, RKT, PK, IKU, dan LAKIP. 2. disebutkan bahwa Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pem Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunana Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Kes Anwar. 2021 LAKIP BKN T. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendikbud nomor 35 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LAN. H. Laporan kinerja rnerupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refor-masi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor. Download.A 2019 LAKIP BKN T.id: 6 hlm. 2016 LAKIP BKN T. DIPA Kementerian PANRB; Rencana Strategis (Renstra) Laporan Kinerja (LAKIP) 2020. SOP Perjanjian Kinerja 1. Dokumen Perjanjian Kinerja 4. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian pula sepul uh kabupaten kota tambahan, hanya mendapat PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti email : kaffah03@yahoo. 2. Rahman & Yusuf (2021) ” Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Siste m Pelaporan terhadap Akuntabili tas Kinerja Instansi P emerintah”. 2. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Wassalamualaikum Wr, Wb. Pangkalpinang, Februari 2016 Kepala Dinas Drs. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH diposting pada tanggal 14 Agt 2011 22. LAKIP. Tujuan laporan ini adalah untuk menciptakan transparansi kinerja BPS Kabupaten Minahasa. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini Biro Investigasi menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran selama Tahun 2021. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Nomor: 34: Tahun: 2011: Tentang: PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI Apr 30, 2023 · RB) berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Kabupaten Rokan Hulu mendapat nilai C-C. 21.4.A. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Si Pembina Utama Madya Nip. Format penyusunan LAKIP 3. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP BMKG 2021.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan pencapaian kinerja dari seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung 2020 – 2024. Organisasi dan Tata Kerja.com ABSTRACT The Government Accounting Standards become the benchmark in the preparation of government financial state- pertolongan-Nya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dapat diselesaikan pada bulan Januari 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. • Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pedoman penyusunan LAKIP dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri 1. Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menurut Pamungkas (2012), adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Keterbukaan Informasi Publik. Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan suatu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat : 1. Suasana acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, di Jakarta, Selasa (05/04).